PENYAMPINGAN PERKARA

BAB I

DEPONERING (PENYAMPINGAN PERKARA)

  1. Pengertian Deponering (Penyampingan Perkara)

Penyampingan perkara (deponering) yang dimaksud Pasal 8 Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 jo Pasal 32 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1991 jo. Pasal 35 huruf c Undang-Undang No 16 Tahun 2004 berbunyi: “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum”.

Dalam Penjelasan UU No. 16 Tahun 2004 pasal 35 huruf c disebutkan: “Yang dimaksud dengan ‘kepentingan umum’ adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat. mengesampingkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuna ini merupakan pelaksanaan asas opportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan Negara yang memepunyai hubungan dengan masalah tersebut”.

Kemudian dalam KUHAP Pasal 46 ayat (1) huruf c yang berbunyi: “Perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana”, dan terdapat dalam Penjelasan Pasal 77 KUHAP berbunyi: “Yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum menjadi wewenang Jaksa Agung”.

Kejaksaan dalam konteks Hukum Acara Pidana Indonesia disebut sebagai Dominnus Litis (badan yang berhak mengadakan penuntutan). Dari hak penuntutan tersebut, muncul apa yang dikenal dengan Asas Legalitas (penuntut umum wajib menuntut suatu delik) dan Asas Opportunitas (opportuniteit beginsel) yang menurut A.Z. Abidin Farid dirumuskan sebagai asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan hukum.

Dalam kontek penyampingan perkara (Deponering) pada Pasal 35 huruf c Undang-Undang No 16 Tahun 2004, mengandung unsur-unsur yang terdiri dari:

  1. Tugas dan wewenang Jaksa Agung, b. Tindakan penyampingan perkara, c. Alasannya demi kepentingan umum.

Jelas disebutkan dalam Undang-undang kejaksaan, bahwa Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi. Hak Jaksa Agung termasuk dalam penyampingan perkara (Deponering) merupakan wewenang tunggal di tangan Jakasa Agung. Ini dimaksudkan agar tetap menjamin untuk sejauh mungkin tidak disalahgunakan. Jaksa Agung dalam pengambilan keputusan tersebut senantiasa bermusyawarah dengan pejabat-pejabat tinggi yang ada sangkut pautnya dengan perkara tersebut.

BAB II

PERBEDAAN DEPONERING DAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN

Terkait dengan pembahasan Deponering, tak akan terlepas dari pembahasan masalah penghentian penuntutan oleh kejaksaan (penerbitan Surat Keterangan Penghentian Penuntutan/SKPP). Maka harus kita tekankan akan perbedaan antara penghentian penuntutan dengan penyampingan perkara (deponering). Berikut ini adalah beberapa hal yang membedakan antara deponering dan penghentian penuntutan:

  1. Penyampingan perkara.

Perkara yang bersangkutan memang cukup alasan dan bukti untuk diajukan serta diperiksa di muka sidang pengadilan. Dari fakta dan bukti yang ada, kemungkinan besar terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Akan tetapi, perkara yang cukup fakta dan bukti itu “sengaja dikesampingkan” dan tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh pihak penuntut umum atas alasan ‘demi untuk kepentingan umum’. Deponering ini hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung langsung.

  1. Penghentian Penuntutan.

Alasan penghentian penuntutan bukan didasarkan atas kepentingan umum, tetapi berdasarkan alasan dan kepentingan hukum itu sendiri. Alasan tesebut diantaranya:

  1. Ditutup dem kepentingan hukum
  • Karena tidak cukup bukti. Contohnya: tidak mencapai minimal dari alat bukti yang diharuskan seperti disebut dalam pasal 183 KUHAP, alat bukti yang ada tidak sah menurut hukum, tidak terpenuhinya unsur delik dari pasal yang didakwakan.
  1. Ditutup demi hukum

Apabila dijumpai suatu tindakan pidana yang oleh undang-undang telah ditentukan bahwa hak kejaksaan untuk menuntut tindak pidana tersebut gugur, maka tindak pidana tersebut haurs ditutup demi hukum. Ini disebutkan karena:

  • “Nebis in idem” Pasal 76 KUHAP), Terdakwa meniggal (Pasal 77 KUHAP), Telah lewat waktu (Pasal 78 KUHAP), Penyelesaian di luar proses (Pasal 82 KUHAP), Abolisi dan Amnesti.

Disamping perbedaan dasar alasan yang telah diungkapkan di atas, terdapat perbedaan prinsipil antara deponering dengan penghentian penuntutan perkara:

  • Deponering satu kali dilakukan penyampingan perkara, tidak ada lagi alasan untuk mengajukan perkara itu kembali ke muka sidang pengadilan.
  • Pada penghentian penuntutan, perkara yang bersangkutan umumnya masih dapat lagi kembali diajukan penuntutan kembali jika ternyata ditemukan alasan baru yang memungkinkan perkaranya dapat dilimpahkan ke sidang pengadilan. Umpanya ditemukan bukti baru sehingga dengan bukti baru tersebut sudah dapat diharapkan untuk menghukum. Penghentian penuntutan dapat diajukan upaya hukum dalam proses praperadilan (Pasal 77-81 KUHAP). Jika Deponering dilakukan oleh Jaksa Agung, sedangkan penghentian penuntutan dapat dilakukan oleh jaksa pada lingkup kejaksaan RI.

BAB III

ANALISIS KASUS BIBIT-CHANDRA

Dalam sejarah Hukum Acara Pidana Indonesia penyampingan perkara demi kepentingan umum sangat jarang dilakukan. Pada masa Orde Baru pengenyampingan perkara demi kepentingan umum pernah diterapkan pada kasus M. Yasin (tokoh petisi 50). Ketika berkas perkara dilimpahkan ke penuntut umum dalam tahap prapenuntutan, Jaksa Agung menggunakan hak opportunitasnya sesuai dengan KUHP yaitu dengan mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum. Kepentingan umum dalam hal ini adalah kepentingan politik.

Mengapa kepentingan politik yang menjadi pertimbangan dalam mengenyampingkan perkara ini, pertimbangannya karena apabila perkara M. Yasin dituntut dan diadili di persidangan, akan menimbulkan gejolak politik yang luas di kalangan masyarakat termasuk di kalangan ABRI dan purnawirawan ABRI yang berdampak kepada stabilitas ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan lain-lain, jadi pertimbangann dalam perkara Jenderal M. Yasin ini adalah pertimbagan kepentingan umum dalam aspek politik negara.

Pada masa reformasi, problem deponering ini kembali mencuat dalam kasus yang dialami oleh Bibit-Chandra. Kasus petinggi Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Bibit S. Rianto dan Chandra M Hamzah menyedop banyak perhatian masyarakat. hal tersebut terlihat jelas hingga adanya akun pada salah satu situs jejaring social yang mendukung kedua petinggi KPK tersebut. Kasus tersebut selanjutnya ditangani oleh tim 8 yang diketuai Adnan Buyung Nasution, dalam situs resmi liputan6.com Tim 8 menyimpulkan beberapa hal diantaranya:

  1. Pada awalnya, proses pemeriksaan terhadap dugaan adanya penyuapan dan/atau pemerasan pemerasan dalam kasus Chandra dan Bibit adalah wajar (tidak ada rekayasa) berdasarkan alasan-alasan:

1) Testimoni Antasari Azhar

2) Laporan Polisi oleh Antasari Azhar

3) Rekaman pembicaraan Antasari Azhar dengan Anggoro di Singapura di Laptop Antasari Azhar di KPK

4) Keterangan Anggodo tanggal 7 Juli 2009

5) Keterangan Anggoro tanggal 10 Juli 2009 di Singapura

6) Keterangan Ari Muladi.

b. Dalam perkembangannya Polisi tidak menemukan adanya bukti penyuapan dan/atau pemerasan, namun demikian Polisi terlihat memaksakan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Chandra dan Bibit dengan menggunakan:

1) Surat pencegahan ke luar negeri terhadap Anggoro;

2) Surat pencegahan dan pencabutan cegah keluar negeri terhadap Djoko Tjandra.

c. Polri tidak memiliki bukti yang cukup untuk mendakwa Chandra dan Bibit atas dasar penyalahgunaan wewenang berdasarkan Pasal 23 UU Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHP dan pemerasan berdasarkan Pasal 12 (e) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi serta percobaannya berdasarkan Pasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan kesimpulan yang dituangkan dalam situs tersebut, Tim 8 juga mengusulkan beberapa usulan terkait penyelesaian kasus tersebut:

  1. Kepolisian menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam hal perkara ini masih di tangan kepolisian;
  2. Kejaksaan menerbitkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) dalam hal perkara ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan; atau
  3. Jika kejaksaan berpendapat bahwa demi kepentingan umum, perkara perlu dihentikan, maka berdasarkan asas opportunitas, Jaksa Agung dapat mendeponirkan perkara ini.

Permasalahan kasus Bibit-Chandra mulai timbul lebih runcing setelah Kejaksaan memutusan untuk menghentikan kasus tersebut dengan menerbitkan SKPP. Sayangnya SKPP tersebut dianggap terlalu lemah karena alasan-alasan yang seharusnya diajukan oleh Kejaksaan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP dan dianggap terlalu lemah. Hal tersebut berbuntut pada praperadilan yang diajukan oleh Anggodo.

Dikarenakan alasan penerbitan SKPP lemah, maka SKPP itu dibatalkan oleh hakim Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketika Kejaksaan banding, Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan PN Jakarta Selatan atau memenagkan tuntutan Anggodo. Menurut KUHAP, sampai disini perkara selesai, artinya, kejaksaan wajib meneruskan perkara Bibit-Chandra ke pengadilan. Namun kejaksaan Agung masih coba-coba mengajukan PK ke Mahkama Agung yang akhrinya Mahkama Agung memutuskan tidak berwenang mengadili permohon PK tersebut.

Dari uraian di atas, timbul beberapa kemungkinan yang dapat di tempuh oleh kejaksaan. tinggal dua alternatif: deponering atau meneruskan kasus ke pengadilan. Pendapat lain yang mengemuka adalah penerbitan SKPP baru atau SKPP jilid dua.

Akhir Oktober 2010, keputusan Kejaksaan Agung (Kejakgung) secara resmi melakukan deponering atas kasus dugaan penyalahgunaan wewenang Bibit-Chandra. Keputusan melakukan deponering disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung, Darmono, saat jumpa pers di Gedung Jaksa Agung, Jakarta, Jumat (29/10). Sikap tersebut, menurutnya, diambil setelah pimpinan Kejaksaan Agung, yakni Jaksa Agung Muda (JAM), Staf Ahli, dan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) berembuk untuk menentukan langkah hukum sesuai undang-undang, terhadap kasus yang menuai perhatian publik itu.

Sekarang yang menjadi perdebatan banyak kalangan adalah apakah sudah tepat deponering yang diambil oleh Jaksa Agung? dan bagaimana dengan opini masyarakat terhadap para pihak yang memperoleh deponering dalam hal ini Bibit dan Chandra?.

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan pasal 35 huruf c, Jaksa Agung mempunyai “tugas dan wewenang” untuk “mengesampingkan perkara demi kepenitangan umum”. Banyak argument akan muncul, alasan pendeponeringan perkara Bibit-Chandra karena keduanya adalah Pimpinan KPK yang bertugas memberantas Korupsi (dianggap sebagai extra ordinary crime), KPK harus berjalan normal tanpa terganggu dengan kekosongan pimpinannya. Andai Bibit-Chandra diadili, maka Presiden wajib memberhentikan sementara dari jabatannya. Hanya saja apakah dengan pemberhentian sementara oleh presiden ini dapat menyebabkan KPK tidak dapat menjalankan tugasnya?, Ini yang masih menjadi pertanyaan banyak pihak terkait UU Komisi Pemberantasan Korupsi.

Problematika yang muncul setelah putusan penerbitan deponering oleh Jaksa Agung ialah, secara tidak langsung hal itu mengandung pengakuan bahwa Bibit-Chandra adalah orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan bukti-bukti untuk itu telah lengkap sebagaimana yang ditegaskan oleh jaksa dalam surat dakwaan. Ini yang membedakan dengan SKPP yang dianggap tidak cukup bukti atau landasan hukum yang digunakan ternyata tidak kuat. Artinya, tidak ada kejahatan yang dilakukan. Sedangkan kasus Bibit-Chandra, oleh kejaksaan Agng diduga dan diakui ada serta cukup bukti, hanya saja perkaranya “dikesampingkan” demi “kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas”.

Jika kita merujuk pada asas presumption of innocent, seharusnya ini menjadi patokkan bahwa sebelum adanya putusan pengadilan setiap terdakwa dianggap tidak bersalah, Tentu saja kalau asas praduga tidak bersalah diterapkan,  selamanya Bibit-Chandra harus dianggap tidak bersalah, dengan belum atau tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan mereka bersalah. Bagaimana akan ada, kalau perkaranya memang “dikesampingkan” alias tak jadi dituntut ke pengadilan. Status mereka menjadi menggantung tak jelas ujung pangkalnya.

Yang menarik dari deponering kasus ini, jelas membuat kondisi KPK dapat berjalan normal. Hanya saja yang perlu diingat terkait bagaimana opini publik yang timbul dikalangan masyarakat atas keduanya. Bagaimana mungkin orang yang diberi amanah memberantas korupsi sebagai Pimpinan KPK, sementara mereka diduga dan diakui sebagai pelaku kejahatan yang perkaranya dideponering oleh Jaksa Agung. Pertanyaan ini tidak membawa konsekuensi hukum apa-apa. Konsekuensinya hanya di bidang etis karena belum dapat diyakinkan secara hukum yang berlaku terkait ketidakbersalahan keduanya dimata masyarakat luas.

Permasalahan lain yang mencuat terkait wewenang dan tugas deponering ini apakah dapat dilakukan oleh Plt Jaksa Agung?. Kita ingat beberapa waktu lalu judicial review pada Mahkama Konstitusi (MK) terkait Pasal 22 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 oleh Yusril Izha Mahendra, yang kemudian berakhir pada pemberhnetian Hendarman Supanji sebagai Jaksa Agung dan digantikan oleh wakilnya sebagai Pelaksana Tugas Jaksa Agung Darmono.

Sebagaian praktisi hukum Indonesia beranggapan Plt Jaksa Agung tidak dapat mengambil keputusan yang strategis termasuk deponering. Hal ini ditakutkan akan menimbulkan resiko politik yang tinggi, dan politik balas budi antara KPK dengan Kejaksaan. Yang artinya, mengharuskan deponering hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung definitive yang dianggkat oleh Presiden.

Harus diakui keputusan kejaksaan mendeponir kasus tersebut secara tidak langsung menampakkan ketidakpatuhan kejaksaan atas putusan praperadilan agar perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan. Memang kejaksaan yang memiliki hak penuntutan ‘dominus litis’, hanya saja, dalam kasus Bibit-Chandra ini kejaksaan diangap lalai dalam mengelurkan SKPP dan berbuntut pada deponering.

Dari uraian panjang di atas, saya rasa deponering yang dikeluarkan oleh Kejaksaan dianggap kurang tepat. Ini justru tambah mencederai kejaksaan di mata masyarakat. Seharusnya Kejaksaan tidak terburu-buru mengambil deponering sampai presiden menunjuk Jaksa Agung definitif. Adabaiknya Kejaksaan memilih mematuhi putusan PN Jakarta Selatan dan PT Jakarta untuk meneruskan ke tahap pengadilan.

Jika alasannya dapat mengakibatkan KPK tidak dapat menjalankan tugas dengan maksimal, saya rasa KPK masih tetap dapat menjalankan tugas dengan dua petinggi KPK yang lain. Tinggal bagaimana kredibilitas kejaksaan dan pengadilan dalam mengadakan pemeriksaan di pengadilan. Dalam artian, jika keduanya terbuki tidak bersalah maka putusan final adalah dinyatakan bebas, namun jika bersalah nyatakan bersalah tidak lantas dijadikan seperti tanpa status pasti.

Kepastian ini lebih baik ditempuh agar martabat para petinggi KPK lebih bersih dimata semua pihak, dan terwujudnya equality before the law, equality protection on the law, and equality justice under the law di Indonesia.

BAB IV

KESIMPULAN

Deponering atau mengkesampingkan perkara tidak diatur secara jelas dalam KUHAP maupun undang-undang, hanya diatur dalam beberapa: Pasal 35 huruf c Undang-Undang No 16 Tahun 2004, KUHAP Pasal 46 ayat (1) huruf c, Penjelasan Pasal 77 KUHAP. Deponering ini terjadi atas dasar asas Opportunitas yang masih dianut di Indonesia dan merupakan hak Jaksa Agung.

Deponering berbeda dengan penghentian penuntutan (SKPP), jika deponering danggap telah cukup bukti dan harus dikesampingkan karena alasan ‘demi kepentingan umum’, maka secara rinci hal penghentian penuntutan dilakukan dengan 2 alasan: ditutup demi kepentingan hukum karena tidak cukup bukti dan ditutup demi hukum dikarenakan hal-hal yang terjadi sesuai dengan pada Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 , Pasal 82 KUHAP, Abolisi dan Amnesti serta dapat dilakukan upaya praperadilan sedangkan deponering tidak.

Terkiat kausus Bibit-Chandra, SKPP Kejaksaan dianggap lemah mengakibatkan praperadilan yang diajukan Anggodo dimenangkannya dengan putusan diteruskan kasus tersebut ke pengadilan. Kejaksaan akhirnya mengeluarkan putusan deponering dengan alasan demi kelancaran proses dalam pemberantasan korupsi. Hanya saja hal ini malah menimbulkan pro-kontra karena secara etis petinggi KPK tidak memiliki status pasti yang jelas dimata masyarakat apakah bersalah atau tidak. Sehingga adabaiknya kasus ini diteruskan ke pengadilan dan diproses seadil-adilnya dan sebenar-benarnya agar kredibilitas para aparatur penegak hukum tidak diciderai kembali dan dan terwujudnya equality before the law, equality protection on the law, and equality justice under the law  di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Hamzah, Andi. 2007, Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta:Sinar Grafika.

RM, Soharto.         Penuntutan dalam Praktek Peradilan

KUHAP Lengkap. 2008, Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. 2009,  Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.

Prakoso, Djoko. 1985. Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 jo Undang-undang No. 5 Tahun 1991 jo. Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

http//:www.Liputan6.com

http://yusril.ihzamahendra.com

http//:www.sinarharapan.com

http//:www. Yustisi.com

 

By ifalatifafitriani

UPAYA HUKUM ATAS PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) ATAU LEPAS (ONSLAG VAN RECHT VERVOLGING)

Berdasarkan KUHAP di Indonesia jelas akan kita lihat keanehan terkait masalah upaya hukum biasa terkait putusan bebas (vrijspraak) atau pada putusan lepas (onslag van recht vervolging). Dalam KUHAP pasal 67 terkait upaya hukum banding, secara yuridis normatif terhadap putusan bebas (vrijspraak) dan putusan lepas (onslag van recht vervolging) dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum tidak dapat dilakukan upaya banding.
Terkait masalah kasasi, diatur dalam pasal 244 KUHAP yang secara yurisdiksi normatif menutup kemungkinan penuntut umum mengajukan kasasi pada putusan bebas. Namun pada kenyataannya, pasal ini dinafikkan “contra legem” dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Keputusan ini dibarengi dengan lampiran. Pada angka 19 Lampiran tersebut terdapat penegasan berikut: (i) terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding; (ii) tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, maka demi hukum, kebenaran dan keadilan, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.
Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana dengan putusan lepas (onslag van recht vervolging) apakah dapat diajukan kasasi dengan menggunkan acuan Pasal 244 KUHAP?. Sedangkan terhadap putusan bebas dapat diajukan kasasi dengan acuan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP?.
Dari yang penulis pahami, terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum dapat diajukan kasasi menurut Pasal 244 KUHAP, dengan alasan hanya tertera putusan bebas yang tidak dapat diajukan kasasi. Sedangkan terkait kasasi atas putusan bebas dengan acuan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP angka 19, dalam praktiknya telah dilakukan dikotomi, yaitu putusan bebas murni atau bebas tidak murni.
Adapun tentang alasan Jaksa/Penuntut Umum yang tetap mengajukan kasasi terhadap putusan bebas murni selalu mengambil berdalih, antara lain: 1) Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi (Judexfactie) telah salah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (3) dan ayat (6) KUHAP ; 2) Cara mengadili yang dilakukan Judexfactie tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang ; 3) Putusan Judexfactie bukan merupakan putusan bebas murni (vrijspraak), melainkan putusan “bebas tidak murni”.
Secara hukum dapat dipastikan TPP KUHAP dan Yurisprudensi tidak cukup kuat atau tidak dapat dijadikan dalil hukum bagi Jaksa/Penuntut Umum untuk melakukan kasasi terhadap putusan bebas sebagaimana dimaksud di dalam pasal 244 KUHAP, karena TPP KUHAP yang merupakan produk Keputusan Menteri Kehakiman dan Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (Yurisprudensi) bukan merupakan sumber tertib hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Hierarki Peraturan Perundang-Undangan tidak diatur terkait keputusan menteri dapat mengganti undang-undang, undang-undang hanya dapat diganti dengan peraturan pengganti undang-undang.
Yurisprudensi dalam putusan bebas tidak dapat dijadikan dalil hukum oleh Jaksa/Penuntut Umum, apalagi jika mengingat banyaknya Hakim di dalam memutuskan suatu perkara menganut asas “opportunity” yang pada gilirannya mengakibatkan tidak tegasnya apakah yurisprudensi dapat menjadi sumber hukum atau tidak.
Dimana hal ini terjadi dikarenakan di satu sisi mereka (Hakim) dalam memutus perkara mengikuti aliran Legisme, dengan alasan tidak boleh menyimpang dari apa yang diatur oleh Undang-undang, namun di lain sisi mereka mengikuti Aliran “Rechtsvinding” dengan alasan menyelaraskan Undang-undang dengan tuntutan zaman. Bahkan tidak jarang terjadi di dalam praktiknya asas “opportunity” melahirkan kecenderungan didasarkan pada kepentingan pribadi dari Hakim yang bersangkutan, sehingga sudah saatnya kedudukan “Yurisprudensi” harus ditertibkan kepada tujuannya semula yaitu, Yurisprudensi hanya dapat dijadikan referensi dan berguna untuk mengisi kekosongan hukum ketika dalam suatu perkara atau upaya hukum belum ada aturan hukum atau Peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengaturnya.
Tegasnya dalil hukum yang dijadikan dasar oleh penuntut umum untuk selalu memajukan kasasi terhadap “putusan bebas”, di samping bertentang dengan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangn di Indonesia, juga bertentang dengan Asas Hukum Universal yaitu, Lex superior derogat legi inferiori (asas yang menegaskan bahwa hukum yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah kududukannya ).

By ifalatifafitriani